BEST PROFIT Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan Peraturan Kejaksaaan RI Nomor 006 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi. Sejumlah teknis ekstradisi diatur dalam aturan yang mulai disosialisasikan kepada Kejaksaan Tinggi di daerah. BEST PROFIT FUTURES

“Peraturan ini sebagai SOP jaksa dalam menangani perkara ekstradisi. Sebelumnya kami belum memiliki SOP, hanya sebatas petunjuk tertulis dan pendampingan dari Kejagung.” BESTPRO

Hal itu disampaikan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung, Darmawel Aswar, saat sosialisasi bersama jajaran Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) di Yogyakarta Marriott Hotel, Sleman, Kamis (20/6/2019).  BESTPROFIT

Teknis yang diatur dalam peraturan itu di antaranya tentang formulir penanganan perkara ekstradisi, masa tahanan, dan apa saja yang harus dilakukan jaksa. BESTPROFIT FUTURES

“Penanganan perkara ekstradisi ini berbeda dengan penanganan perkara biasa. Seperti formulir perkara ekstradisi berbeda dengan perkara pidana biasa, semuanya kami atur detail dalam peraturan kejaksaan ini untuk memudahkan para jaksa yang menangani perkara ekstradisi,” jelasnya. PT BESTPROFIT

Diketahui, ekstadisi merupakan permintaan dari sebuah negara untuk mengirimkan orang yang bersembunyi di negara lain. Diduga orang tersebut telah melakukan kejahatan di negara yang meminta ekstradisi. PT BEST PROFIT FUTURES

“Permintaan ekstradisi itu bisa dilakukan oleh Indonesia atau negara lain. Kota-kota yang pernah melakukan ekstradisi ke negara lain di antaranya Bali, Batam, Yogya, Jawa Timur dan Jakarta,” imbuh Darmawel. PT BEST PROFIT

Kepala Kejati DIY, Erbagtyo Rohan, mengatakan sosialisasi ini diikuti para asisten, kajari, koordinator dan jaksa di wilayah Kejati DIY serta sebagian dari Kejati Jawa Timur. BPF

“Kita berharap para jaksa memahami bagaimana cara menangani perkara ekstradisi karena sekarang ini perkara cukup kompleks,” ujarnya. PT BESTPROFIT FUTURES