PT Bestprofit Futures  | Presiden Jokowi Minta Evaluasi Formulir Izin Investasi

PT Bestprofit Futures – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh formulir perizinan yang berkaitan dengan investasi dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, barulah dilihat mana saja yang bisa di efisiensikan dan tak perlu sehingga proses perizinan tak lagi terhambat.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, tebalnya formulir perizinan yang harus diisi investor membuat mereka enggan berbisnis di Indonesia. Tak sampai di situ, mereka juga harus berpindah dari satu kementerian ke kementerian lainnya untuk memenuhi persyaratan itu.

“Kita tahu bahwa formulir ini sebenarnya menjadi awal keruwetan proses perizinan yang sebenarnya bisa dibuat simpel itu dibuat panjang karena begitu kompleksnya perizinan,” jelas Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Panjangnya proses perizinan ini juga dirasakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Saat rapat terbatas, JK menjelaskan, untuk menjadi saksi nikah, dia harus menandatangani lima formulir.

“Setelah lihat formulirnya, itu memang complicated. Harus dapat izin dari istri pertama, izin dari istri kedua dan seterusnya. Menunjukkan bahwa ini sebenarnya cerminan rezim perizinan yang terlalu rumit,” jelas Pramono.

Karena itu, Jokowi ingin semua formulir perizinan yang berkaitan dengan investasi dikumpulkan. Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman dibantu Seskab bertugas untuk menyisir dan memilah formulir mana saja yang benar-benar harus diisi.

“Tadi diperintahkan kepada Menko Perekonomian, Menko Maritim dan Seskab untuk menginventarisasi seluruh formulir yang ada yang berkaitan dengan perizinan,” kata Pramono.

Baca Juga ” DPR Imbau Pengusaha Manfaatkan Tax Amnesty “

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk bekerja keras sosialisasi pengampunan pajak atau tax amnesty. Dengan sosialisasi itu, DPR juga meminta pengusaha dapat memanfaatkan tax amnesty.

Ketua DPR Ade Komaruddin menilai sosialisasi tax amnesty masih kurang kepada seluruh lapisan masyarakat terutama pengusaha.

“Pertama soal sosialisasi, saya pandang kurang berhasil, kurang gencar dan kurang menyebar ke seluruh lapisan pengusaha, baik kecil, menengah, maupun besar,” ungkap pria yang karib disapa Akom ini di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, seperti ditulis Rabu (24/8/2016).

Dengan kurang sosialisasi, lanjut dia, maka dapat membuat kesadaran para wajib pajak yang akan menggunakan kesempatan untuk tax amnesty kurang. Ia pun meminta agar Ditjen Pajak bekerja lebih keras lagi.

“Kedua, kita juga mengimbau para pengusaha, kesempatan pengampunan ini cuma sekali, sampai Maret tahun depan, tolong gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Nanti saudara-saudara mendapatkan denda 200 persen pada April tahun depan bila tidak menggunakan kesempatan yang baik ini,” papar Akom.

Ia pun meminta agar para pengusaha dapat menggunakan kesempatan ini karena negara, dalam hal ini DPR dan pemerintah sudah membuat Undang-undang (UU) sehingga alangkah lebih baik jika dipergunakan sebaik-baiknya.

“Jangan sampai disia-siakan. Kita, pimpinan, akan minta Komisi XI agar segera melakukan dengar pendapat dengan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan untuk menindaklanjuti hal ini,” ujar Akom. ( RDI – PT Bestprofit Futures )