dollargilasrupiahrachman4_fotor

PT BESTPROFIT FUTURE

Jakarta -Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 telah disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN bernilai Rp 2.039,5 triliun akan menjadi modal Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dalam menjalankan programnya setahun ke depan.

Sepanjang perjalanan bangsa Indonesia sejak merdeka, nilai tersebut dicatatkan sebagai yang terbesar. Tapi di dalamnya ternyata masih ada komponen utang sebesar 2,21% dari PDB atau senilai dengan Rp 245,9 triliun.

Sebabnya adalah penerimaan negara ditargetkan hanya mampu mencapai Rp 1.793,6 triliun. Meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta penerimaan hibah. Namun lebih rendah dari kebutuhan belanja.

Demikianlah tertulis pada data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dikutip detikFinance, Jumat (3/9/2014)

Porsi penambahan utang memang sedikit lebih rendah dari rencana awal saat RAPBN dan Nota Keuangan 2015. Awalnya diajukan sebesar 2,32% terhadap PDB atau senilai dengan Rp 257,6 triliun. Namun melalui pembahasan dengan anggota dewan, penambahan utang ini diturunkan.

Utang berasal dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 269,7 triliun dan luar negeri minus Rp 23,8 triliun.

Asumsinya, dengan penambahan utang sebesar 2,21%, dapat memberikan sinyal positif bagi masyarakat, pemangku kepentingan dan pelaku usaha. Karena APBN 2015 disusun dengan penuh kehati-hatian, serta antisipatif kebijakan fiskal ke depan.

PT BESTPROFIT FUTURE

Jakarta -Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 telah disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN bernilai Rp 2.039,5 triliun akan menjadi modal Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dalam menjalankan programnya setahun ke depan.

Sepanjang perjalanan bangsa Indonesia sejak merdeka, nilai tersebut dicatatkan sebagai yang terbesar. Tapi di dalamnya ternyata masih ada komponen utang sebesar 2,21% dari PDB atau senilai dengan Rp 245,9 triliun.

Sebabnya adalah penerimaan negara ditargetkan hanya mampu mencapai Rp 1.793,6 triliun. Meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta penerimaan hibah. Namun lebih rendah dari kebutuhan belanja.

Demikianlah tertulis pada data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dikutip detikFinance, Jumat (3/9/2014)