Era pemerintahan Jokowi-JK terkenal sering kali merombak jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini menimbulkan persepsi miring dari banyak pihak.
BESTPRO
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menjelaskan dalam Undang-Undang BUMN No 19 Tahun 2003 tentang BUMN tertera bahwa masa jabatan direksi ditetapkan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 masa jabatan.  BEST PROFIT

“Saya pikir memang UU jelas menegaskan masa jabatan 5 tahun agar memberikan kepastian terhadap jabatannya. Saya pikir ini masalah yang sangat prinsip sehingga masuk dalam UU,” terangnya kepada BEST PROFIT FUTURES

Dalam UU juga menyebutkan anggota direksi BUMN sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. Namun pemberhentian harus dengan menyebutkan alasannya. BESTPROFIT

Said melanjutkan, untuk memberhentikan direksi BUMN sebelum masa jabatannya habis ada tahapannya. Pertama memanggil orang yang bersangkutan untuk dijelaskan terlebih dahulu alasannya.

“Setelah dia menerima alasannya maka dia akan dapat berita alasan pemberhentiannya,” tambahnya. PT BESTPROFIT

Berita alasan pemberhentian itu harus diterima oleh orang yang bersangkutan. Jika tidak maka direksi yang dicopot berhak mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Niaga (PTUN). PT BEST PROFIT FUTURES

“Banyak yang juga tidak terima berita alasan pemberhentian dulu waktu saya masih menjabat. Akhirnya sering masuk PTUN. Karena memang dipersilahkan untuk itu. Tapi kalau sekarang saya tidak tahu apa prosesnya tetap seperti itu atau tidak,” ujarnya. PT BEST PROFIT

Said memandang, mungkin saja Menteri BUMN Rini Soemarno memang BPF  mempunyai penilaian terhadap direksi-direksi BUMN yang dirombak sebelum masa jabatannya habis. Namun jika terlalu sering dilakukan maka sangat wajar menimbulkan kecurigaan.
PT BESTPROFIT FUTURES
“Memang sulit menahan kecurigaan bahwa ada sesuatu. Kalau masyarakat sudah curiga ya agak susah,” ujarnya. BESTPROFIT FUTURES