Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi memperluas penggunaan atau pemanfaatan biodiesel sebagai bahan campuran pada bahan bakar minyak (BBM). BPF

Hal tersebut seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
BEST PROFIT
Mengutip Perpres 66/2018, Jakarta, Selasa (21/8/2018), Presiden Jokowi telah menandatangi aturan baru ini pada 15 Agustus 2018 dan langsung diundangkan pula oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. BESTPRO
Dalam beleid baru ini terdapat penekanan perluasan pemanfaatan biodiesel untuk seluruh sektor dan tidak dibatasi seperti pada aturan sebelumnya yang ditujukan pada BBM tertentu.
BEST PROFIT FUTURES
Seperti pernyataan pemerintah sebelumnya, bahwa pemanfaatan biodiesel 20% (B20) bisa dilakukan kepada transportasi PSO maupun non PSO. Mulai dari kapal laut, kereta api, hingga kendaraan berat di sektor pertambangan.
BESTPROFIT
Pada pasal 11 di Perpres Nomor 66 Tahun 2018 ini disebutkan dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit, penelitian dan pengembangan perekebunan kelapa sawit, promosi, peremajaan, terakhir sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. BESTPROFIT FUTURES

Penggunaan dana yang dihimpun untuk kepentingan termasuk dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. PT BESTPROFIT

Penggunaan dana untuk kepentingan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel juga dimaksudkan untuk menutup selisih kurang antara harga indeks pasar BBM jenis Solar dengan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel.

Besaran dana untuk kepentingan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel diberikan kepada badan usaha setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian ESDM yang dibantu oleh Surveyor Indonesia. PT BEST PROFIT FUTURES

Dalam beleid ini juga terdapat pembentuk Komite Pengarah yang tugasnya menyusun kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan dana termasuk kebijakan pengelolaan dana untuk memperoleh nilai tambah secara berkelanjutan. Lalu, melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan penghimpunan dan penggunaan dana. PT BEST PROFIT

Adapun, Komite Pengarah ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan anggotanya Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. PT BESTPROFIT FUTURES