PT BESTPROFIT FUTURES -Pemerintah Arab Saudi sudah menetapkan adanya biaya tambahan bagi jemaah haji dan umroh yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh kedua kalinya. Kabarnya, biaya tambahan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi sebesar 2.000 Riyal atau setara Rp 7,1 juta (kurs Rp 3.561 per Riyal).

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sudah berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait kebijakan biaya tambahan ini. Indonesia meminta adanya dispensasi atas kebijakan ini.

“Saya sudah bersurat terhadap Arab Saudi melalui menteri haji agar Indonesia dikecualikan dari penerapan kebijakan tersebut,” ujar Lukman di gedung BPS, Pasar Baru, Jakarta Pusat (15/11).

Menteri Agama punya alasan lain agar tidak ada biaya tambahan bagi jemaah yang umroh. Selama ini banyak jemaah yang melakukan umroh sebagai kompensasi lamanya masa tunggu atau antrean haji.

“Sehingga kemudian sebagian besar jemaah di Indonesia melakukan umroh,” ujar Lukman.

Selain jemaah umroh dan haji, Lukman juga meminta pembebasan biaya tambahan bagi petugas haji. Menurutnya pemberlakuan biaya tambahan ini akan memberatkan bagi petugas haji.

“Petugas haji adalah orang orang yang sudah pernah haji, tentu bila penambahan biaya ini diberlakukan akan sangat memberatkan bagi mereka,” ujar Lukman.

Terkait adanya biro penyelenggara haji yang melakukan pungutan pungutan di luar ketentuan, Kemenag berjanji menindak tegas. Lukman mengatakan semua biro penyelenggara harus menaati regulasi yang ada. Pihaknya akan memperketat pengawasan.

“Kita juga mensinyalir adanya biro biro yang tidak terdaftar sebagai penyelenggara biro resmi namun mengutip biaya biaya dari luar ketentuan. Biro ini akan dihentikan izinnya bagi yang punya izin dan bagi yang tidak punya izin akan ditindak oleh kepolisian,” tegas Lukman.

PT BESTPROFIT FUTURES -Pemerintah Arab Saudi sudah menetapkan adanya biaya tambahan bagi jemaah haji dan umroh yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh kedua kalinya. Kabarnya, biaya tambahan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi sebesar 2.000 Riyal atau setara Rp 7,1 juta (kurs Rp 3.561 per Riyal).

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sudah berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait kebijakan biaya tambahan ini. Indonesia meminta adanya dispensasi atas kebijakan ini.

“Saya sudah bersurat terhadap Arab Saudi melalui menteri haji agar Indonesia dikecualikan dari penerapan kebijakan tersebut,” ujar Lukman di gedung BPS, Pasar Baru, Jakarta Pusat (15/11).

Menteri Agama punya alasan lain agar tidak ada biaya tambahan bagi jemaah yang umroh. Selama ini banyak jemaah yang melakukan umroh sebagai kompensasi lamanya masa tunggu atau antrean haji.

“Sehingga kemudian sebagian besar jemaah di Indonesia melakukan umroh,” ujar Lukman.

Selain jemaah umroh dan haji, Lukman juga meminta pembebasan biaya tambahan bagi petugas haji. Menurutnya pemberlakuan biaya tambahan ini akan memberatkan bagi petugas haji.

“Petugas haji adalah orang orang yang sudah pernah haji, tentu bila penambahan biaya ini diberlakukan akan sangat memberatkan bagi mereka,” ujar Lukman.

Terkait adanya biro penyelenggara haji yang melakukan pungutan pungutan di luar ketentuan, Kemenag berjanji menindak tegas. Lukman mengatakan semua biro penyelenggara harus menaati regulasi yang ada. Pihaknya akan memperketat pengawasan.

“Kita juga mensinyalir adanya biro biro yang tidak terdaftar sebagai penyelenggara biro resmi namun mengutip biaya biaya dari luar ketentuan. Biro ini akan dihentikan izinnya bagi yang punya izin dan bagi yang tidak punya izin akan ditindak oleh kepolisian,” tegas Lukman.