PT BESTPROFIT Proses pencoretan Ngadiyono dari DCT (Daftar Calon Tetap) Pileg 2019 ternyata memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Tepatnya sejak Nyadiyono membawa mobil dinas saat menghadiri acara capres Prabowo pada BESTPROFIT November 2018 hingga dinyatakan namanya dicoret dari DCT kemarin. Berikut kronologi perjalanan kasus ini:  BPF

28 November 2018
PT BESTPROFIT FUTURES
Wakil Ketua DPRD sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Gunungkidul membawa mobil dinas DPRD bernopol AB 9 D ke acara silaturahim BEST PROFIT FUTURES Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto di Hotel Prima SR, Jalan Magelang KM.11, Sleman. Hal itu diketahui Bawaslu Sleman yang saat tengah mengawasi acara tersebut.  PT BEST PROFIT

Selain membawa mobil dinas, Ngadiyono juga dianggap menghina petugas Bawaslu Sleman dengan pose memantati petugas.
PT BEST PROFIT FUTURES
4 Desember 2018

Bawaslu DIY melaporkan Ngadiyono ke Polda DIY, Senin (3/12/2018) karena menghina institusi negara. Selain itu, Bawaslu melanjutkan penanganan kasus penggunaan mobil dinas saat kampanye Prabowo di Sleman. BESTPROFIT FUTURES

11 Desember 2018
BESTPRO
Ngadiyono menjalani sidang pelanggaran administratif Pemilu di Bawaslu DIY. Saat itu, Bawaslu Sleman selaku pelapor hanya menuntut agar Ngadiyono diberikan teguran tertulis. BEST PROFIT

Selain itu, Ngadiyono diduga melanggar regulasi yang diatur di UU Pemilu, khususnya Pasal 304 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu karena menggunakan mobil dinas.

3 Januari 2018

Polisi menyita mobil AB 9 D di sebuah SPBU kawasan Kalasan, Sleman sebagai barang bukti terkait penyidikan kasus penggunaan mobil dinas oleh Ngadiyono yang masuk pidana Pemilu.

28 Januari 2019

Setelah berkas kasus yang selesai disidik, polisi melimpahkannya ke Kejaksaan Negeri Sleman dan berlanjut hingga ke ranah persidangan. Ngadiyono pun menjalani persidangan perdana di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 Januari 2019.

4 Februari 2019

Ngadiyono menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Sleman dan divonis 2 bulan dengan masa percobaan 4 bulan serta denda Rp 7,5 juta.

5 Februari 2019

Ngadiyono mengaku telah menerima vonis yang dijatuhkan dan menilai vonis itu tidak menghalangi proses pencalegannya.

Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani juga saat itu mengatakan masih mempelajari vonis tersebut dan akan membahasnya di tingkat nasional.

20 Februari 2019

Setelah dibahas di tingkat nasional, akhirnya KPU Kabupaten Gunungkidul memutuskan untuk mencoret nama Nyadiyono dari DCT.

Diwawancara terpisah, Ngadiyono berniat meminta klarifikasi kepada Bawaslu terkait pencoretan namanya dari DCT.

“Yang jelas saya akan ke Bawaslu untuk klarifikasi,” kata Ngadiyono.