Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah tetap hati-hati dalam menentukan arah kebijakan makro di tengah pandemi virus corona. Pemerintah tidak ‘ugal-ugalan’ dalam menciptakan aturan baru. Best Profit

Ini untuk merespons Lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings yang menyoroti kebijakan pemerintah dalam melakukan pembiayaan utang dengan cara berbagai beban bersama Bank Indonesia (BI) atau burden sharing. Keputusan itu dinilai akan mempengaruhi kepercayaan investor. Bestprofit

“Pemerintah tetap memiliki kerangka kebijakan ekonomi makro dan mikro sektoral yang seluruhnya dijaga secara hati-hati. Semua sesuai kebutuhan dan tidak ugal-ugalan,” ucap Sri Mulyani dalam video conference, Senin (10/8). PT Bestprofit

Sri Mulyani menjelaskan pihaknya telah menjelaskan kebijakan burden sharingyang ditempuh oleh pemerintah. Ia menegaskan pemerintah tak akan asal ‘cetak uang’ untuk kebutuhan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PT Bestprofit Futures

“Lalu mereka (Fitch Ratings) melihat APBN dan kebutuhan tetap terpenuhi. Namun bagaimana burden sharing dibagi dengan baik, mereka anggap bijaksana,” jelas Sri Mulyani.

Senada, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan BI telah mengambil berbagai kebijakan baik di sisi fiskal, moneter, maupun sistem keuangan secara hati-hati dan terukur untuk mengatasi dampak pandemi virus corona terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Terbukti, kata Perry, berbagai indikator menunjukkan stabilitas makroekonomi yang masih terjaga. Ia mencontohkan Inflasi Juli 2020 yang tercatat 1,54 persen (year on year/yoy) dan diperkirakan berada dalam kisaran 3 persen + 1 persen pada 2020.

Sebelumnya, Fitch Ratings menilai Indonesia masih sangat bergantung dengan pembiayaan eksternal pemerintah yang rendah. Selain itu, Indonesia juga dinilai memiliki tata kelola lemah dan PDB per kapita yang masih tertinggal dibandingkan negara sejawatnya.

Di sisi lain, lembaga tersebut memutuskan untuk mempertahankan peringkat utang luar negeri Indonesia (Sovereign Credit Rating) pada peringkat BBB/outlook stabil (investment grade). Beberapa faktor kunci yang mendukung peringkat tersebut adalah prospek pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang relatif baik dan beban utang pemerintah yang relatif rendah.