BESTPRO KPK sedang mengusut kasus suap fasilitas sel mewah dan izin keluar napi korupsi dari Lapas Sukamiskin. Menurut salah satu eks napi Sukamiskin, uang demi mendapatkan fasilitas dan izin keluar sel bisa jadi merupakan duit terimakasih.
BEST PROFIT
“Nah mungkin saja uang itu buat ucapan terima kasih, mungkin karena adat timur ya, orang terima kasih karena kerja sampai malam antar-antar. Nah dikumpulkan jadi banyak, saya nggak tahu persis,” kata Patrice kepada detikcom, pekan lalu. BEST PROFIT FUTURES

Dia bercerita, hanya ada sekitar empat alasan yang memungkinkan napi bisa izin keluar sementara. Pertama, izin berobat. Kedua, menikahkan anak perempuan. Ketiga, ada pihak keluarga inti meninggal. Keempat, mengurus pembagian warisan. BESTPROFIT
“Nah itu empat alasan yang membolehkan warga binaan itu boleh izin keluar. Selain itu, tidak bisa. Kalau OTT KPK itu pasti berkaitan dengan itu,” kata Patrice.

Soal perbaikan kondisi sel, Patrice juga melakukannya. Dia mengaku tidak meminta izin dan tidak membayar uang ke Kepala Lapas untuk memperbaiki selnya.  BESTPROFIT FUTURES

“Ya buat bikin itu saya nggak izin juga ke Kalapas, nggak ada bayar apa-apa juga buat Kalapas. Nggak ada bayar-bayar. Itu dibaguskan supaya saya betah di dalam,” kata Patrice.
PT BESTPROFIT
Sepengetahuannya, hanya napi berduitlah yang memperbaiki selnya. Patrice paham sebenarnya itu tidak boleh dilakukan, namun penghuni sel perlu kondisi yang manusiawi.
PT BEST PROFIT FUTURES
“Orang yang mungkin punya uang ya memperbaiki lah kamarnya. Sebetulnya tidak diperbolehkan menurut aturan, nggak boleh itu. Tapi kalau kita pikir, itu higienis nggak itu? Kan takutnya penghuni sebelumnya kena virus terus mati, karena di Sukamiskin itu WC-nya di dalam. Nah kaya saya nih mau mandi kamar mandinya dikasih semen sedikit terus di kasih gorden biar air tidak muncrat, jadi ranjang itu pas banget sama penghalang semen WC itu,” tuturnya. PT BEST PROFIT

Dari kasus dugaan suap fasilitas sel mewah dan izin keluar napi korupsi ini, KPK telah BPF menetapkan sejumlah tersangka termasuk Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen. KPK menyebut seorang narapidana harus membayar biaya Rp 200-500 juta untuk fasilitas itu. PT BESTPROFIT FUTURES