PT BESTPROFIT FUTURES

Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun mempertanyakan kebenaran dari pemangkasan anggaran di setiap kementerian dan lembaga (K/L). Sebab, jika pemangkasan tersebut hanya dilakukan untuk program yang tidak mendesak, mengapa ada kementerian yang dipangkas hingga triliunan Rupiah.

“Seperti Kementerian Pertahanan yang dipangkas hingga Rp 7 triliun, apakah itu memang rapat yang tidak mendesak dan perjalanan dinas? Apakah pemangkasan ini benar-benar tidak menyasar pada program pembangunan infrastruktur,” ujar Misbakhun di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/8).

Dengan demikian, dia mengimbau agar pemerintah bisa memberikan perincian dari pemangkasan anggaran tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa pemangkasan tersebut memang benar tidak berimbas pada pembangunan infrastruktur.

“Saya minta detail dari Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) soal pemangkasan anggaran. Ini untuk memastikan bahwa memang anggaran untuk infrastruktur memang tidak dipangkas,” imbuhnya.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016. Di mana total pemangkasan tersebut mencapai Rp 64,712 triliun dari 83 Kementerian dan Lembaga (K/L).

Pada diktum ketiga Inpres tersebut ditegaskan, penghematan dilakukan utamanya terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, operasional perkantoran lainnya, pemeliharaan gedung, peralatan kantor serta pembangunan gedung kantor.

Selain itu, Jokowi juga meminta penghematan pengadaan kendaraan, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau yang tidak akan dilaksanakan hingga akhir tahun, serta kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan (carry over) ke tahun anggaran berikutnya.

Dalam Inpres tersebut, diketahui Kementerian Pertahanan menjadi kementerian dengan pemangkasan anggaran paling besar, sebesar Rp 7,933 triliun. Sedangkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi lembaga dengan pemangkasan paling kecil, yakni sebesar Rp 2,774 miliar.

Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun mempertanyakan kebenaran dari pemangkasan anggaran di setiap kementerian dan lembaga (K/L). Sebab, jika pemangkasan tersebut hanya dilakukan untuk program yang tidak mendesak, mengapa ada kementerian yang dipangkas hingga triliunan Rupiah.

“Seperti Kementerian Pertahanan yang dipangkas hingga Rp 7 triliun, apakah itu memang rapat yang tidak mendesak dan perjalanan dinas? Apakah pemangkasan ini benar-benar tidak menyasar pada program pembangunan infrastruktur,” ujar Misbakhun di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/8).

Dengan demikian, dia mengimbau agar pemerintah bisa memberikan perincian dari pemangkasan anggaran tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa pemangkasan tersebut memang benar tidak berimbas pada pembangunan infrastruktur.

“Saya minta detail dari Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) soal pemangkasan anggaran. Ini untuk memastikan bahwa memang anggaran untuk infrastruktur memang tidak dipangkas,” imbuhnya.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016. Di mana total pemangkasan tersebut mencapai Rp 64,712 triliun dari 83 Kementerian dan Lembaga (K/L).

Pada diktum ketiga Inpres tersebut ditegaskan, penghematan dilakukan utamanya terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, operasional perkantoran lainnya, pemeliharaan gedung, peralatan kantor serta pembangunan gedung kantor.

Selain itu, Jokowi juga meminta penghematan pengadaan kendaraan, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau yang tidak akan dilaksanakan hingga akhir tahun, serta kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan (carry over) ke tahun anggaran berikutnya.

Dalam Inpres tersebut, diketahui Kementerian Pertahanan menjadi kementerian dengan pemangkasan anggaran paling besar, sebesar Rp 7,933 triliun. Sedangkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi lembaga dengan pemangkasan paling kecil, yakni sebesar Rp 2,774 miliar.