Kritik keras soal revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terus mengalir. Namun DPR dan pemerintah terus membahas revisi itu, termasuk kewenangan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
PT BESTPROFIT
“Secara prinsip begitu, tidak keberatan (dengan DIM dari pemerintah), bukan disetujui. Tidak keberatan, gitu lho. Hanya soal Dewan Pengawas. Jadi jangan bilang, terhadap DIM pemerintah bukan DPR setuju, tetapi secara prinsip tidak keberatan. Tentu di sana-sini ada pembahasanlah soal substansinya. Karena kalau prinsip itu menyangkut politik hukum,” kata anggota Panja RUU KPK, Arsul Sani, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019). BESTPROFIT

Arsul mengatakan ada perdebatan soal komposisi dan tata cara pemilihan Dewas antara DPR dan pemerintah. Menurut Arsul, yang menjadi tantangan adalah memilih Dewas yang independen.

“Tantangannya adalah kita bisa menjaga Dewan Pengawas benar-benar independen yang bisa katakan bersikap adil dalam menjalankan tugasnya, tidak dipergunakan oleh kelompok tertentu, itu saja dan itu saya yakin kami bisa menemukan jalan tengahnya,” tegas Arsul. BEST PROFIT

Arsul menyebut kewenangan Dewas KPK juga masih menjadi pembahasan. Pembahasan itu menyangkut izin penyadapan dan audit.

“Itu bagian masih akan dibahas apa saja kewenangan, apakah memberikan izin penyadapan, kemudian melakukan audit, itu hal-hal yang belum dibahas. Pada dasarnya yang semua di KPK harus independen, karena lembaga penegak hukum itu harus independen orang-orangnya pun, tidak hanya Pimpinan, Dewan Pengawas, bahkan pegawai, harus independen,” ucapnya.