PT BESTPROFIT FUTURE

Komisi XI DPR RI hari ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan yang mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Salah satu anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mohammad Hatta meyinggung PMN yang diberikan kepada BUMN penerbangan Merpati yang saat ini sudah pailit. Saat itu, Merpati sempat beberapa kali meminta suntikan modal ke Kementerian BUMN yang pada akhirnya berujung pada tamatnya perjalanan Merpati.

“Merpati itu kita tahu kasih berapapun pasti habis. Mau Rp 1 triliun abis, Rp 2 triliun abis. Saya bingung dari sebuah perusahaan itu bisa menjadi seperti ini. Akhirnya kita bilang harus diamputasi (dipailitkan). Komisi XI difitnah macam-macam padahal kita ingin perusahaan bagus,” kata Hatta saat RDP di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Pada waktu itu, Merpati mendapatkan suntikan modal dari APBN sebesar Rp 564 miliar yang digunakan untuk membayar utang perseroan juga menambal biaya operasional yang sempat defisit.

“Rp 564 miliar diminta Merpati kita kasih pasti abis. Dia bayar utang fuel-nya di Pertamina dan sebagainya. Kasusnya terlalu banyak, sparepart disewakan tapi uangnya nggak tahu ke mana,” jelas Hatta.

“BUMN ini sebuah perusahaan yang nyata seharusnya berkembang,” tambah Hatta.

PT BESTPROFIT FUTURE

Komisi XI DPR RI hari ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan yang mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Salah satu anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mohammad Hatta meyinggung PMN yang diberikan kepada BUMN penerbangan Merpati yang saat ini sudah pailit. Saat itu, Merpati sempat beberapa kali meminta suntikan modal ke Kementerian BUMN yang pada akhirnya berujung pada tamatnya perjalanan Merpati.

“Merpati itu kita tahu kasih berapapun pasti habis. Mau Rp 1 triliun abis, Rp 2 triliun abis. Saya bingung dari sebuah perusahaan itu bisa menjadi seperti ini. Akhirnya kita bilang harus diamputasi (dipailitkan). Komisi XI difitnah macam-macam padahal kita ingin perusahaan bagus,” kata Hatta saat RDP di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9/2016).