PT BESTPROFIT FUTURE

Yogyakarta (Antara) – Presiden terpilih hasil Pemilu 2014 harus memiliki sikap tegas memberantas berbagai aksi kekerasan dengan mengatasnamakan agama atau kelompok tertentu, kata seorang akademisi.

“Presiden pada pemerintahan mendatang harus mampu secara tegas merespon seluruh persoalan intoleransi di Indonesia yang kini sudah akut,” kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Erwan Agus Purwanto di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia pemerintah saat ini masih cenderung kalkulatif dalam menegakkan peraturan, khususnya dalam menindak kasus kekerasan terhadap kaum minoritas dengan mengatasnamakan agama oleh kelompok tertentu.

“Kalau ingin menegakkan peraturan, takut dianggap mendukung kelompok minoritas dan tidak didukung kelompok mayoritas. Ini kan artinya kalkulasi untung rugi politik,” katanya.

Semakin maraknya kasus kekerasan, menurut dia, jelas disebabkan tidak adanya kepastian hukum.

“Apabila hukum ditegakkan secara tegas tanpa pandang bulu, maka kelompok-kelompok pelaku kekerasanpun akan berkurang dengan sendirinya,” kata dia.

Pemimpin Indonesia, menurut dia, selayaknya mencontoh keberanian Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama dal

am membela kelompok minoritas, tanpa mempertimbangkan kecaman dari kelompok mayoritas.

“Obama berani membela kelompok muslim membangun masjid di dekat “Ground Zero”. Hal itu tetap dilakukan meskipun dengan risiko tidak didukung kelompk mayoritas Kristen,” katanya.

Seperti diberitakan, di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi dua aksi intoleransi dan kekerasan. Kasus pertama terjadi pada Kamis (29/5) malam yakni penyerangan sekelompok orang terhadap para umat Katolik yang tengah melakukan doa bersama di Dusun Tanjungsari, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman.

Selanjutnya pada Minggu (1/6), perusakan bangunan milik seorang pendeta di Dusun Pangukan, Desa Tridadi, Sleman, yang dipakai umat Kristen untuk beribadah.(rr)

PT BESTPROFIT FUTURE

Yogyakarta (Antara) – Presiden terpilih hasil Pemilu 2014 harus memiliki sikap tegas memberantas berbagai aksi kekerasan dengan mengatasnamakan agama atau kelompok tertentu, kata seorang akademisi.

“Presiden pada pemerintahan mendatang harus mampu secara tegas merespon seluruh persoalan intoleransi di Indonesia yang kini sudah akut,” kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Erwan Agus Purwanto di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia pemerintah saat ini masih cenderung kalkulatif dalam menegakkan peraturan, khususnya dalam menindak kasus kekerasan terhadap kaum minoritas dengan mengatasnamakan agama oleh kelompok tertentu.

“Kalau ingin menegakkan peraturan, takut dianggap mendukung kelompok minoritas dan tidak didukung kelompok mayoritas. Ini kan artinya kalkulasi untung rugi politik,” katanya.

Semakin maraknya kasus kekerasan, menurut dia, jelas disebabkan tidak adanya kepastian hukum.