Pemerintah Siap Hadapi Gugatan Arbitrase Newmont

Pemerintah Siap Hadapi Gugatan Arbitrase Newmont

PT BESTPROFIT FUTURE

JAKARTA – PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) dan pemegang saham mayoritasnya, Nusa Tenggara Partnership B.V. (NTPBV), suatu badan usaha yang berbadan hukum Belanda, mengumumkan pengajuan gugatan arbitrase internasional terhadap Pemerintah Indonesia.

Hal ini terkait dengan larangan ekspor yang telah mengakibatkan dihentikannya kegiatan produksi di tambang Batu Hijau. Penghentian produksi tersebut menimbulkan kesulitan dan kerugian ekonomi terhadap para karyawan PTNNT, kontraktor, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Padahal proses perundingan Newmont yang tengah berlangsung dengan pemerintah hingga hari ini. Lantas apakah yang menjadi alasan Newmont melayangkan gugatan jika renegosiasi dengan pemerintah belum butuh? Apakah ini merupakan ancaman terhadap pemerintah?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menyatakan, pemerintah memandang wajar langkah Newmont itu. Meskipun demikian, dirinya menegaskan, pemerintah akan tetap menjalankan amanat undang-undang yang mengharuskan adanya hilirisasi sektor pertambangan di dalam negeri.

“Wajar-wajar aja usaha. Filosofisnya kita terima saja orang mau melakukan apapun tetapi pemerintah selama saya jadi Menko (Perekonomian) akan berpegang teguh pada undang-undang,” tegas CT ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (2/7/2014).
Dia mengatakan, pemerintah siap menghadapi gugatan Newmont tersebut jika perundingan yang tengah diupayakan benar-benar menemui jalan buntu.

“Pasti akan siap, pemerintah selalu siap. Kita minta justru selama perundingan belum deadlock kita tidak akan melayani abritrase-nya. Ini kan masih perundingan, kecuali sudah deadlock,” tukasnya.

PT BESTPROFIT FUTURE

JAKARTA – PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) dan pemegang saham mayoritasnya, Nusa Tenggara Partnership B.V. (NTPBV), suatu badan usaha yang berbadan hukum Belanda, mengumumkan pengajuan gugatan arbitrase internasional terhadap Pemerintah Indonesia.

Hal ini terkait dengan larangan ekspor yang telah mengakibatkan dihentikannya kegiatan produksi di tambang Batu Hijau. Penghentian produksi tersebut menimbulkan kesulitan dan kerugian ekonomi terhadap para karyawan PTNNT, kontraktor, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Padahal proses perundingan Newmont yang tengah berlangsung dengan pemerintah hingga hari ini. Lantas apakah yang menjadi alasan Newmont melayangkan gugatan jika renegosiasi dengan pemerintah belum butuh? Apakah ini merupakan ancaman terhadap pemerintah?