070413_lambat1

 

 

 

 

PT BESTPROFIT FUTURE

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) mungkin kesal. Setahun masa pemerintahannya berjalan, belum ada perubahan yang signifikan dalam kemudahan menjalankan bisnis di dalam negeri. Semua pihak pun kembali dipanggil untuk ketiga kalinya ke Istana Negara.

Rapat kabinet terbatas yang digelar kemarin, menghadirkan hampir semua menteri di kabinet kerja. Terutama yang berada di bawah koordinator bidang perekonomian dan maritim.

Tidak hanya itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo‎ dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad juga dihadirkan. Termasuk juga Direktur Utama PLN, Sofyan Basir.

Dalam pembukaan rapat, Jokowi mengingatkan kembali soal peringkat Indonesia dalam ease of doing business atau kemudahan berusaha yang dirilis oleh Bank Dunia. Indonesia menempati peringkat 109 dari total 189 negara yang disurvei.

Dibandingkan tahun sebelumnya, memang ada peningkatan. Namun masih tipis. Dari peringkat 120 ke 109. Jokowi mengaku tidak puas dengan hasil tersebut.

“Kalau penurunan kita hanya seperti ini terus, untuk masuk ke ranking seperti Singapura yang rankingnya 1 dan Malaysia itu rankingnya 18. Jadi berapa tahun kita baru sampai,” ujar Jokowi di hadapan para undangan yang hadir.

Rapat yang berlangsung selama dua jam tersebut memutuskan bahwa tahun depan, Indonesia harus bisa maju ke peringkat 40. Untuk kawasan Asia Tenggara, diharapkan setidaknya melewati Thailand yang berada di peringkat 49.

“Saya minta rankingnya di bawah 40. Caranya bagaimana? Bukan urusan saya, ini urusan para menteri dan urusan kepala BKPM, urusan Gubernur, urusan BUMN. Saya memberi target itu,” tegas Jokowi.

Detikfinance, Kamis (21/1/2016) akan memaparkan lebih rinci data-data yang dirilis Bank Dunia, membandingkan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia.

Ada 10 indikator dalam kemudahan berbisnis:

1. Kemudahan memulai usaha

Indonesia di peringkat 173, karena harus melewati 13 prosedur dengan waktu 46 hari dan biaya yang besar. Malaysia di peringkat 14, karena cukup dengan 3 prosedur dan waktu selama 4 hari‎.

Sementara Singapura ada di peringkat 10. Prosedurnya sama dengan Malaysia, namun lebih singkat, karena cukup selama 2 hari.

PT BESTPROFIT FUTURE

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) mungkin kesal. Setahun masa pemerintahannya berjalan, belum ada perubahan yang signifikan dalam kemudahan menjalankan bisnis di dalam negeri. Semua pihak pun kembali dipanggil untuk ketiga kalinya ke Istana Negara.

Rapat kabinet terbatas yang digelar kemarin, menghadirkan hampir semua menteri di kabinet kerja. Terutama yang berada di bawah koordinator bidang perekonomian dan maritim.