PT BESTPROFIT FUTURES – Panglima Kodam VII/Wirabuana, Mayjen TNI Agus Surya Bakti masih ada 38 kasus hukum menjerat pasukannya di seluruh Sulawesi. Kasus itu hanya menggantung dan tidak jelas kapan penyelesaiannya. “Masih menggantung, belum kita selesaikan 38 kasus. 40 persen di antaranya prosesnya di pengadilan militer masih berjalan. Yang lain masih menunggu,” kata Agus, Jumat, (30/9). Banyak kasus menjerat prajuritnya tidak cukup bukti. Sehingga mereka lolos jeratan hukum. Sejauh ini, pelanggaran kerap menimpa para prajurit TNI, di antaranya kasus narkoba, uang sogok, penyalahgunaan anggaran, korupsi, disersi, perkelahian dan kasus asusila. Agus telah memerintahkan jajaran hukum Kodam segera menyelesaikan pelbagai permasalahan hukum itu. “Di samping dia dihukum tapi mendapat kepastian hukum juga adalah hak prajurit. Ini salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Kepala Hukum Kodam yang baru ini,” tandasnya. Kebijakan ditekankan Agus, terkait rumah dinas yang harus segera diselesaikan. Menurut dia, rumah dinas merupakan aset negara. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa rumah itu dihuni para masyarakat sipil. Selain itu, banyak juga prajurit memiliki kesejahteraan cukup, namun enggan pindah dari rumah dinas. Padahal masih banyak prajurit lain butuh rumah dinas.

PT BESTPROFIT FUTURES

Panglima Kodam VII/Wirabuana, Mayjen TNI Agus Surya Bakti masih ada 38 kasus hukum menjerat pasukannya di seluruh Sulawesi. Kasus itu hanya menggantung dan tidak jelas kapan penyelesaiannya. “Masih menggantung, belum kita selesaikan 38 kasus. 40 persen di antaranya prosesnya di pengadilan militer masih berjalan. Yang lain masih menunggu,” kata Agus, Jumat, (30/9). Banyak kasus menjerat prajuritnya tidak cukup bukti. Sehingga mereka lolos jeratan hukum. Sejauh ini, pelanggaran kerap menimpa para prajurit TNI, di antaranya kasus narkoba, uang sogok, penyalahgunaan anggaran, korupsi, disersi, perkelahian dan kasus asusila. Agus telah memerintahkan jajaran hukum Kodam segera menyelesaikan pelbagai permasalahan hukum itu. “Di samping dia dihukum tapi mendapat kepastian hukum juga adalah hak prajurit. Ini salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Kepala Hukum Kodam yang baru ini,” tandasnya. Kebijakan ditekankan Agus, terkait rumah dinas yang harus segera diselesaikan. Menurut dia, rumah dinas merupakan aset negara. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa rumah itu dihuni para masyarakat sipil. Selain itu, banyak juga prajurit memiliki kesejahteraan cukup, namun enggan pindah dari rumah dinas. Padahal masih banyak prajurit lain butuh rumah dinas.

Panglima Kodam VII/Wirabuana, Mayjen TNI Agus Surya Bakti masih ada 38 kasus hukum menjerat pasukannya di seluruh Sulawesi. Kasus itu hanya menggantung dan tidak jelas kapan penyelesaiannya. “Masih menggantung, belum kita selesaikan 38 kasus. 40 persen di antaranya prosesnya di pengadilan militer masih berjalan. Yang lain masih menunggu,” kata Agus, Jumat, (30/9). Banyak kasus menjerat prajuritnya tidak cukup bukti. Sehingga mereka lolos jeratan hukum. Sejauh ini, pelanggaran kerap menimpa para prajurit TNI, di antaranya kasus narkoba, uang sogok, penyalahgunaan anggaran, korupsi, disersi, perkelahian dan kasus asusila. Agus telah memerintahkan jajaran hukum Kodam segera menyelesaikan pelbagai permasalahan hukum itu. “Di samping dia dihukum tapi mendapat kepastian hukum juga adalah hak prajurit. Ini salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Kepala Hukum Kodam yang baru ini,” tandasnya. Kebijakan ditekankan Agus, terkait rumah dinas yang harus segera diselesaikan. Menurut dia, rumah dinas merupakan aset negara. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa rumah itu dihuni para masyarakat sipil. Selain itu, banyak juga prajurit memiliki kesejahteraan cukup, namun enggan pindah dari rumah dinas. Padahal masih banyak prajurit lain butuh rumah dinas.